Nasional

PKS Tolak Tegas Wacana Legalisasi Judi, Sebut Merusak Moral Bangsa

Wednesday, 14 May 2025 15:39 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. (Foto: pks.id)

---

Radarsuara.com - Juru Bicara DPP PKS sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan penolakan keras terhadap wacana legalisasi tempat judi atau kasino di Indonesia. 

Ia menilai legalisasi perjudian bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, nilai moral dan keagamaan, serta membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar.

“Penerapan legalisasi judi mungkin akan sedikit meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Tetapi, biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi sangat besar dan merusak kehidupan masyarakat,” tegas Kholid dalam keterangannya, Rabu 14 Mei 2025.

Kholid merujuk pada studi The Social and Economic Impacts of Gambling (2011) yang menyatakan bahwa perjudian dapat meningkatkan risiko kriminalitas, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penurunan produktivitas ekonomi masyarakat. 

Jika kerugian ini diperkirakan setara dengan 1% hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka dalam konteks Indonesia dengan PDB sekitar Rp19.000 triliun, potensi kerugian sosial ekonomi akibat legalisasi judi bisa mencapai Rp190 triliun hingga Rp570 triliun per tahun.

Lebih lanjut, ia mengutip analisis ekonom Earl L. Grinols dalam buku Gambling in America: Costs and Benefits (2004), yang menyebut bahwa setiap 1 dolar penerimaan dari legalisasi judi di Amerika Serikat menimbulkan kerugian sosial sebesar 7 hingga 10 dolar.

“Angka ini tentu kontekstual, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa industri judi lebih banyak membawa dampak destruktif daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan,” jelas Kholid.

Ia juga menyinggung perputaran uang judi online di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun. Jika negara memungut pajak 10%, potensi penerimaan hanya sekitar Rp15 triliun, sedangkan kerugian sosial bisa mencapai Rp105 hingga Rp150 triliun per tahun.

“Jika perputaran uang judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun dan negara bisa memungut pajak 10%, maka potensi penerimaan negara hanya sekitar Rp15 triliun. Namun, jika kita ikuti estimasi kerugian sosial seperti yang terjadi di banyak negara lain, maka biaya yang harus ditanggung masyarakat bisa mencapai Rp105 hingga Rp150 triliun per tahun. Ini jelas bukan pilihan rasional,” ujarnya.

Kholid menegaskan bahwa ekonomi judi adalah bentuk ekonomi yang rapuh dan tidak produktif.

“Mayoritas pelaku judi di Indonesia berasal dari kalangan masyarakat menengah bawah yang secara ekonomi mengalami keputusasaan. Negara punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberantas judi dan melindungi warganya dari dampak negatif, bukan justru melegalkannya. Ekonomi judi adalah ekonomi ilusi, bukan solusi bagi bangsa ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa industri perjudian merupakan sektor destruktif yang dapat merusak struktur sosial masyarakat dan mengalihkan sumber daya dari sektor produktif ke spekulatif.

“Daripada melegalkan judi yang jelas haram dan berisiko tinggi, lebih baik pemerintah fokus mendorong ekonomi halal dan memperkuat sektor keuangan syariah,” katanya.

Kholid memaparkan potensi besar ekonomi halal nasional, termasuk estimasi perputaran ekonomi halal yang mencapai Rp4.375 triliun per tahun, aset keuangan syariah Rp5.000 triliun, serta potensi ekspor produk halal hingga USD 100 miliar. 

Selain itu, sektor ZISWAF juga menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan optimal.

“Negara harus membangun ekonomi berbasis value creation, bukan value destruction. Judi mungkin terlihat memberi pemasukan cepat, tetapi biayanya jauh lebih mahal dan merusak tatanan sosial. Indonesia punya potensi besar membangun ekonomi yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui ekonomi halal. Itu jalan masa depan,” pungkasnya.

Editor: Mahipal

PKS LEGALISASI JUDI EKONOMI DPR RI MUHAMMAD KHOLID

Komentar

You must login to comment...