KKMP Dukung Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Stop Pemborosan Uang Rakyat!
Tuesday, 17 December 2024 20:22 WIBKoalisi Kawal Merah Putih (KKMP) dukung usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. (Foto: Instagram @prabowo)
Radarsuara.com - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dinilai sebagai langkah efektif untuk menghentikan pemborosan anggaran negara dan mencegah konflik horizontal di masyarakat.
“Usulan dari Presiden Prabowo Subianto tentunya sangat relevan dengan kondisi saat ini karena Pilkada langsung sangat berdampak buruk, timbulnya potensi konflik horizontal di masyarakat. Bayangkan, karena berbeda pilihan, terjadinya tawuran antarwarga, intimidasi, teror, dan sejenisnya. KKMP mendukung penuh usulan Presiden Prabowo dan akan menjadi Garda Terdepan dalam mengawal Kabinet Merah Putih,” ujar Ramadhani Isa, salah satu Presidium KKMP yang juga Kornas POROS MUDA NU, Selasa, 17 Desember 2024.
Menurut KKMP, pelaksanaan Pilkada langsung yang menghabiskan dana hingga puluhan triliun rupiah justru berujung pada kerusakan demokrasi dan polarisasi masyarakat.
“Pilkada telah menghamburkan uang rakyat puluhan triliun rupiah, tapi apa yang kita lihat? Munculnya kerusakan demokrasi dan masyarakat terpolarisasi menjadi faksi-faksi politik,” tambah Ramadhani.
Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada, seperti yang terjadi di Bangka dan Pangkal Pinang dinilai menjadi tanda kelelahan masyarakat terhadap kualitas elite politik daerah.
“Munculnya calon tunggal di beberapa daerah menunjukkan kejenuhan masyarakat terhadap kualitas elite politik. Andaikan terjadi PSU, berapa banyak lagi uang rakyat yang harus dihamburkan? Lebih baik anggaran triliunan rupiah tersebut dipakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).
KKMP menyatakan Pilkada langsung lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada seharusnya bisa dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
“Stop penghamburan uang rakyat, dukung penuh usulan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih DPRD,” tegas Jojo, Kornas KEA ‘98 (Kaukus Eksponen Aktivis ’98).
Editor: Mahipal
Komentar
You must login to comment...Be the first comment...
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor
1134/DP-Verifikasi/K/X/2023