Nasional

Menteri Anas: Transformasi Digital Dorong Tata Kelola Pemerintahan Ramah Lingkungan

Thursday, 05 September 2024 20:30 WIB

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Diskusi Tematik Tony Blair Institute (TBI) Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center, Kamis (05/09). (Dok: menpan.go.id).

---

Radarsuara.com -  Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, dalam Diskusi Tematik Tony Blair Institute (TBI) pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis (05/09).

Anas menekankan pentingnya peran teknologi digital sebagai pendorong utama dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. 

"Transformasi digital diharapkan menjadi pondasi ekosistem keberlanjutan yang berlandaskan transparansi data dan interoperabilitas, sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam transisi energi yang berkeadilan," ujarnya.

Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan serta mengakomodasi perubahan lingkungan strategis dan tantangan global yang ada.

Salah satu inisiatif utama pemerintah dalam transformasi ini adalah pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital. 

Melalui GovTech Indonesia dengan platform INA Digital, pemerintah mengintegrasikan layanan-layanan prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, dalam satu sistem yang mendukung penerapan energi hijau.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) juga digunakan dalam DPI untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Berdasarkan riset dari Uni Eropa, AI terbukti mampu menyediakan informasi yang lebih akurat, menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pengguna, dan mengurangi biaya operasional, yang pada akhirnya dapat menekan jejak karbon yang dihasilkan dari pelayanan konvensional.

Anas berharap forum internasional ini bisa memberikan perspektif baru dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. 

"Semoga langkah ini dapat berdampak positif dalam menjaga iklim yang lebih hijau dan berkelanjutan," tutupnya.

Editor: Mahipal

TATA KELOLA PEMERINTAHAN PEMERINTAH INDONESIA MENTERI ANAS KEMENTERIAN PARNB AI

Komentar

You must login to comment...