DPR RI Minta Masyarakat Hentikan Gimik yang Merendahkan SARA

DPR RI himbau masyarakat hentikan gimik SARA. (Foto: Instagram @dpr_ri)

Radarsuara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta semua pihak menghentikan gimik untuk menarik perhatian yang merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah, yang akrab disapa Abduh, menyikapi peristiwa sayembara setoran Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman keras bermerek Newport.

"Hentikan semua gimik yang merendahkan SARA. Hal ini berbahaya bagi hubungan sosial antarmasyarakat," ujar Abduh melalui pernyataan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Abduh menilai gimik yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA bukan kali pertama muncul, baik di ruang publik maupun media sosial. Sebelum kasus yang berkaitan dengan Newport, sempat muncul lomba komentar bernuansa rasis di media sosial dengan hadiah uang Rp100 ribu.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut, tindakan semacam itu tidak dapat dianggap sekadar candaan ataupun strategi untuk mencari perhatian. Konten yang merendahkan identitas kelompok tertentu dinilai dapat memicu ketersinggungan hingga konflik sosial.

"Mereka yang merasa agama, keyakinan, kepercayaan, atau sukunya direndahkan tentu akan tersinggung. Ketersinggungan itu dapat memicu kemarahan dan pada akhirnya berdampak pada perpecahan yang merugikan kehidupan bermasyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil," tegasnya.

Karena itu, Abduh mendorong kepolisian menindak tegas dan mengusut tuntas pelaku gimik yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA. Ia menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan sesuai dengan unsur pelanggaran yang ditemukan.

"Harus ditindak tegas dengan memberikan sanksi yang berat. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang dan siapa pun yang ingin membuat gimik tidak melakukannya dengan merendahkan SARA," kata Politisi Fraksi PKB itu.

Selain penegakan hukum, Abduh meminta Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta pemangku kepentingan terkait memperkuat edukasi mengenai etika, budaya, dan kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang digital.

Menurutnya, maraknya gimik yang merendahkan SARA menunjukkan masih perlunya penguatan literasi mengenai etika, netiket, budaya, dan pluralisme. Edukasi dinilai penting sebagai langkah pencegahan agar masyarakat memahami batas-batas dalam berkomunikasi dan membuat konten.

"Edukasi etika dan budaya merupakan bentuk pencegahan yang paling efektif. Negara harus bertanggung jawab dari hulu hingga hilir untuk menjaga kesatuan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat dengan menyebarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi ketuhanan dan HAM," pungkasnya.

Editor: Mahipal

Komentar