Inggris Dukung Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Transisi energi dan Ekonomi Hijau

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi bersama Delegasi Inggris, H.E Kerry McCarthy. (Foto: ekon.go.id)

Radarsuara.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh H.E. Kerry McCarthy MP, Minister for Climate, pada Kamis (17/04/2025). Audiensi itu membahas transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), pembangunan ekonomi hijau inklusif, serta reformasi struktural Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target pertumbuhan 8% secara nasional.

“Kami optimistis bahwa dengan dukungan dari Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang melalui transisi energi yang ramah lingkungan. Transisi ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, hingga penguatan kapasitas teknologi. Salah satu prioritas utama kami adalah memastikan transisi energi berlangsung secara adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan,” tutup Deputi Elen.

Kemenko Bidang Perekonomian juga telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satuan tugas ini memiliki empat kelompok kerja utama, yakni transisi energi dan dekarbonisasi hulu, industri hijau dan dekarbonisasi hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi yang adil.

Salah satu proyek konkret yang dibahas adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek PLTS 60 MW di Saguling, yang akan ditandatangani pekan depan. Selain itu, dukungan BP dalam pengembangan teknologi rendah karbon melalui Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) di proyek Tangguh menjadi tonggak penting bagi dekarbonisasi industri.

Pemerintah Indonesia juga mengungkapkan bahwa sektor energi, fiskal, dan investasi mengalami reformasi sebagai bagian dari aksesi ke OECD. Dengan dukungan dari Inggris sebagai negara anggota OECD, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya di forum tersebut.

Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah Rachmat Kaimuddin menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar dalam pengembangan sumber energi bersih. Selain itu, regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batu bara atau energi fosil tengah disusun, dengan pengecualian untuk proyek yang telah memiliki kontrak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa dekarbonisasi menjadi bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam 10 tahun ke depan.

McCarthy, dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap upaya Indonesia dalam mendorong transisi energi. Ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi CCS yang telah dimulai di Indonesia dan mengingatkan bahwa tantangan utama ke depan adalah memastikan energi bersih tetap memiliki nilai keekonomian.

Selama audiensi, Delegasi Inggris juga menekankan pentingnya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau, program pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kemitraan filantropi untuk memastikan transisi energi berjalan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Mahipal

Komentar