Nasional

Muhammadiyah Tegaskan Pembangunan di Indonesia Harus Berbasis Keadilan Ekologis dan HAM

Wednesday, 16 April 2025 08:25 WIB

"Ilustrasi" lingkungan hidup. (Foto: iStockphoto)

---

Radarsuara.com - Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menggelar Civil Society Organization (CSO) Gathering regional Jawa Timur di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Kegiatan itu diikuti oleh lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil, akademisi, Unit Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah, organisasi otonom, dan aktivis lingkungan dengan jumlah peserta aktif sebanyak 38 orang.

Dengan tema "Memperkuat Kolaborasi untuk Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Berkelanjutan", acara ini menjadi ajang konsolidasi dan dialog strategis untuk memperkuat kolaborasi advokatif lintas sektor.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti persoalan mendasar dalam praktik pembangunan di Indonesia yang menurutnya kerap mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan hak asasi manusia. 

“Pembangunan yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan HAM pada hakikatnya adalah pembangunan yang cacat sejak lahir,” ujar Busyro, dikutip Rabu, 16 April 2025.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengkritik keras proyek-proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang sering kali hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Kita menyaksikan bagaimana proyek-proyek infrastruktur besar dan eksploitasi sumber daya alam justru menciptakan ketimpangan sosial baru dan kerusakan lingkungan permanen," paparnya sambil menunjukkan data-data lapangan.

Busyro juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menjunjung tinggi hak masyarakat lokal dan nilai-nilai konstitusi. "Ini bukan sekadar wacana, melainkan imperatif konstitusional yang harus kita perjuangkan bersama," tandasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi menggarisbawahi konflik sumber daya alam di Jawa Timur sebagai episentrum ketimpangan dan krisis lingkungan yang kian menguat. Ia mempertanyakan narasi pembangunan yang diusung para pemrakarsa proyek.

“Setelah teologi al-maun, lalu neo-almaun untuk kelompok termarjinalkan, kini Muhammadiyah berkiprah untuk zaman baru yaitu green al-maun—yaitu kerja untuk mengantisipasi meluasnya kemiskinan dan kemeralatan baru akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas ekonomi dan politik,” pungkas David Efendi.

Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menegaskan bahwa pendampingan masyarakat akan menjadi fokus utama Muhammadiyah dalam membangun gerakan perlindungan HAM dan keadilan sosial di Indonesia.

Editor: Mahipal

MUHAMMADIYAH LINGKUNGAN HIDUP KEADILAN EKOLOGIS HAM HAK ASASI MANUSIA

Komentar

You must login to comment...