Pertanian dan Peternakan

DPR Sebut Keputusan Rafaksi Bapanas Tidak Tepat, Banting Harga Gabah Sampai Rugikan Petani Indonesia

Monday, 27 January 2025 17:50 WIB
Foto: DPR Sebut Keputusan Rafaksi Bapanas Tidak Tepat, Banting Harga Gabah Sampai Rugikan Petani Indonesia

Radarsuara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Alien Mus menilai keputusan Kepala Badan Pangan Nasonal (Bapanas) terkait perubahan harga pembelian gabah atau rafaksi merupakan keputusan yang kurang tepat.

Menurut Aline, keputusan rafaksi hanya akan merugikan petani yang selama beberapa bulan ini telah berjibaku mengeluarkan keringat demi meningkatkan produksi.

“Harusnya Bapanas fokus tugasi Bulog serap gabah sesuai HPP (harga pokok pembelian) yaitu sebesar Rp6.500 perkilogram. Jangan sampai, rafaksi ini menjadi alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani sesuai HPP. Saya kira ini kurang tepat karena petani sudah berjibaku menaikkan produksi,” ujar Alien, Sabtu, 25 Januari 2025.

Menurut Aline, saat ini ada banyak daerah sentra yang harga gabahnya sangat memprihatinkan. Beberapa sentra di antaranya merupakan sentra besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di mana rata-rata petani di sana tak berdaya dengan angka pembelian dibawah Rp6500 perkilogram.

“Kondisi ini memprihatinkan karena cara kerja Bulog kok tidak berubah, sama seperti dulu. Dalam hal ini, saya meminta agar Bulog dievaluasi karena ini menyangkut nasib petani,” katanya.

Bagi Aline, kenaikan harga gabah sebesar Rp6500 perkilogram adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan mempercepat swasembada dan memperkuat kesejahteraan petani.

“Ini perintah Presiden dan sudah jelas harga gabahnya Rp6.500. Kok sekarang dibeli dibawah itu kasihan dong para petani yang sudah berproduksi,” katanya.

Alien menambahkan bahwa dalam kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) ke sentra gabah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu telah menekankan agar Bulog segera melakukan pembelian gabah sesuai HPP pemerintah.

“Waktu kunjungan kerja Ibu Ketua (Titiek Soeharto) ke Yogyakarta beberapa waktu lalu sudah menekankan Bulog agar jangan sampai menyerap gabah dibawa HPP. Itu sudah jelas,” ujarnya. (*/Adv) 

 

Komentar

You must login to comment...

RadarSuara Logo

Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor
1134/DP-Verifikasi/K/X/2023