Komisi II Dorong Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bekasi

Foto: Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Puspitasari saat melaksankan kunjungan kerja ke TPI PAL Jaya dalam rangka pemantauan pagar laut di kabupaten bekasi, Rabu, (5/2/2025).

Radarsuara.com - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau sekaligus mendorong Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat untuk berkomitmen terhadap keberpihakan kepada nelayan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bekasi. Hal itu mencuat lantaran belakangan ini pemagaran laut yang sedang viral. 

Demikian Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Puspitasari menyebutkan. 
Menurut Ade, kepentingan nelayan bisa diutamakan disamping juga keberpihakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

"Alhamdulillah kami didampingi kepala dinasnya langsung dan kita sudah melihat langsung yang sedang viral adalah pagar laut, tentunya yang patut kita ketahui adalah, pagar laut menjadi kewenangan KKP," ujar Ade Puspitasari saat melaksankan kunjungan kerja ke TPI PAL Jaya dalam rangka pemantauan pagar laut di kabupaten bekasi Rabu, (5/2/2025). 
 
Tentunya, lanjut Ade, pagar laut yang ada di Bekasi tidak sama dengan yang ada di Tanggerang. Di Kabupaten Bekasi pagar laut itu sudah dimiliki oleh pihak swasta atau pihak perusahaan. Tapi yang sangkut paut dengan Provinsi Jawa Barat khususnya yang berkomitmen dengan DKP adalah PT. TPRN dan PT. Man. Lantas yang dimiliki oleh PT. TPRN ini adalah sewa menyewa dan sewa ini clear terhadap DKP tidak ada masalah. 

"Tapi beliau ini membangun pagar laut yang menjadi kewenangan adalah KKP tentan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tentang izin persetujuannya yang dikeluarkan oleh KKP, dan ini sedang di koordinasikan oleh provinsi jawa barat selaku komisi II," katanya. 

Hal serupa diperkuat Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Siti Qomariyah. Menurut Siti, dalam hal ini Komisi II berharap agar semua permasalahan bisa diselesaikan apalagi hal tersebut sudah ditangani oleh KKP dan KLH saya pikir tepat.

Terutama berkaitan dengan legalitasnya dan secara administrasi belum ditempuh barang kali itu yang menjadi permasalahan saat ini. Yang jelas, bagaimana nasib nelayan, dalam kaitannya sepanjang itu benar untuk memakmurkan masyarakat. 

"Kami sangat mendukung tapi kalau memang nanti menyimpang dari itu kami akan perjuangkan karena itu tugas kami," ucapnya. (*/Adv) 

Komentar