Nominal Uang Pensiun dan Fasilitas Gibran Usai Mundur dari Jabatan Wapres

Hak keuangan dan fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Besaran gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, besaran uang pensiun pokok yang berhak diterima mantan Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Pembayaran uang pensiun beserta tunjangannya mulai dilakukan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Hak tersebut diberikan seumur hidup dan baru berakhir apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas yang menjadi hak mantan Wakil Presiden.

Fasilitas tersebut meliputi tunjangan pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan, biaya keperluan rumah tangga berupa tagihan air, listrik, dan telepon, serta jaminan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Selain itu, mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Pemberian hak keuangan dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama menjabat. Dukungan itu juga dimaksudkan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan yang masih dijalankan setelah tidak lagi menduduki jabatan pemerintahan.

Seluruh pembiayaan uang pensiun dan fasilitas bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.