Berita Daerah

Dinilai Jadi Penyebab Banjir, Pemerintah Segel Empat Destinasi Wisata di Kawasan Puncak Bogor

14 jam dari sekarang

"Ilustrasi" Pemerintah segel 4 destinasi wisata di kawasan Puncak Bogor. (Foto: iStockphoto)

---

Radarsuara.com - Empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, disegel oleh pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung dalam penyegelan yang dilakukan karena pelanggaran alih fungsi lahan.

Penyegelan ini merupakan respons atas banyaknya aduan masyarakat serta dampak bencana banjir yang terjadi akibat perubahan fungsi lahan.

"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku," kata Zulkifli Hasan setelah penyegelan, dikutip dari Antara, Kamis, 6 Maret 2025.

Keempat tempat wisata yang disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. Zulkifli juga menyatakan bahwa penyegelan kemungkinan akan terus berlanjut.

"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan adanya indikasi pelanggaran pidana dalam pembangunan keempat tempat wisata tersebut. Pihaknya akan mendalami hal ini melalui tahapan penyelidikan.

"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," kata Hanif.

Berdasarkan kajian pemerintah, bangunan-bangunan ini berkontribusi terhadap terjadinya banjir dengan dampak kerugian material yang besar serta menyebabkan satu korban jiwa. Menko Zulkifli Hasan meminta Menteri Hanif untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait penggunaan lahan.

"Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang-ulang, artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," ujar Hanif.

Pemerintah juga berencana untuk melanjutkan penindakan di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung, mulai dari kawasan hulu di Puncak hingga hilir di wilayah Jakarta.

"Kita di segmen satu dari DAS Ciliwung. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor kemudian, segmen kedua ada di Kota Bogor, segmen tiganya Kabupaten lagi, segmen empatnya Depok, segmen lima dan enamnya di Daerah Khusus Jakarta," jelas Hanif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan kondisi alam Jawa Barat sesuai dengan penataan ruang yang telah ditetapkan. Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang dirasakan warga Jakarta akibat alih fungsi lahan di kawasan Puncak.

"Untuk itu juga, kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling utamanya warga di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan vila dan sejenisnya di Puncak," tegasnya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengambil langkah tegas dengan mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan izin terkait lingkungan.

"Saya mengeluarkan peraturan bupati (perbup) yang baru, hari ini kita tanda tangani, yaitu menarik seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah. Perizinan pendelegasian tugas ke masing-masing SKPD kami tarik kembali," ungkap Rudy.

Dengan kebijakan baru ini, pengurusan izin kini harus mendapat persetujuan langsung dari kepala daerah setelah melalui mekanisme di SKPD masing-masing dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga akan mengevaluasi berbagai izin yang telah diterbitkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran lingkungan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Editor: Mahipal

BANJIR PENYEBAB BANJIR PUNCAK BOGOR BANJIR PUNCAK BOGOR BOGOR PUNCAK DESTINASI WISATA PUNCAK BOGOR WISATA WISATA BOGOR

Komentar

You must login to comment...