Dorong Pelestarian Mangrove, Pemerintah dan DPR Kembangkan Kolaborasi Multi-Sektor

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pengelolaan ekosistem mangrove. (Dok: ppid.menlhk.go.id)

Radarsuara.com - Komisi IV DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Siti Hediati Soeharto atau akrab disapa Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pengelolaan ekosistem mangrove serta upaya pelestariannya. 

Kunjungan itu bertujuan memahami manfaat mangrove bagi masyarakat pesisir, mendengar aspirasi, serta melihat dukungan yang diperlukan oleh para pelestari mangrove dan pemangku kepentingan lainnya.

"Ekosistem mangrove yang sehat berfungsi sebagai pencegah abrasi, penahan badai, penghalau pencemaran, tempat hidup serta pemijahan biota laut, sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada," jelas Titiek Soeharto, dikutip Selasa, 10 Desember 2024.

Ia juga menyebutkan bahwa mangrove memiliki manfaat ekologis yang besar, khususnya bagi masyarakat pesisir Indonesia. 

"Setidaknya terdapat empat multiusaha mangrove yang dapat dilakukan secara lestari, yaitu dari kayu mangrove, nilai ekonomi karbon, wisata alam, dan hasil hutan non kayu lainnya," tambahnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyatakan dukungan atas kunjungan kerja ini. 

Dyah menuturkan bahwa sejak 2015, pemerintah telah merehabilitasi mangrove seluas 74.485 hektar.

"Untuk memperbaiki ekosistem mangrove sekaligus mengurangi dampak penurunan ekonomi masyarakat pesisir selama pandemi Covid-19, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Mangrove telah melakukan rehabilitasi secara masif pada 2020-2021," ujarnya.

Selain itu, pemerintah telah menyusun Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021-2030. Dyah menegaskan komitmen untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan mangrove melalui integrasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan sistem silvikultur, serta penyediaan bibit.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono, menambahkan bahwa pengelolaan mangrove memerlukan pendekatan multi-sektor yang melibatkan berbagai pihak. 

"Perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan harus dilakukan melalui kolaborasi antar-stakeholders, termasuk upaya mengakses berbagai skema pendanaan untuk rehabilitasi mangrove," kata Hartono.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dalam setiap upaya rehabilitasi. 

"Masyarakat pesisir adalah ujung tombak perlindungan dan pengelolaan mangrove berkelanjutan," pungkasnya.

Editor: Mahipal

Komentar