Petani Sumut Tertekan oleh Harga Tengkulak, Minta Bulog Serap dengan Harga Pemerintah

Petani Sumut Tertekan oleh Harga Tengkulak, Minta Bulog Serap dengan Harga Pemerintah (Foto: Dok. Kementan)

Radarsuara.com - Petani di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, menghadapi tekanan berat akibat rendahnya harga jual gabah yang dikendalikan oleh tengkulak. Mereka berharap Perum Bulog bisa masuk ke daerah dan menyerap hasil panen dengan harga sesuai standar pemerintah untuk meringankan beban mereka.

Menurut Hendra Hamdani (40), petani lokal telah mengalami ketidakadilan dalam penentuan harga gabah. 

“Harga ditentukan oleh tengkulak. Pada panen Oktober 2024 lalu, harga sempat anjlok ke Rp5.200 per kilogram, meski akhirnya naik menjadi Rp5.850. Namun, itu masih di bawah harapan kami karena kami harus menutupi banyak biaya produksi,” ungkapnya.

Hendra menjelaskan, kualitas padi yang diproduksi di tempat mereka sangat baik, dengan produktivitas 6-7 ton gabah kering panen per hektare.  Namun, kondisi lingkungan menjadi kendala, seperti pasokan air yang bergantung pada hujan dan kurangnya fasilitas irigasi.

“Saat musim kemarau, tidak ada irigasi. Kalaupun ada pompa, sumber airnya tidak ada,” lanjut Hendra.

Ilyas (66), anggota Kelompok Tani Tunas Baru II di desa yang sama, menyatakan bahwa kondisi serupa juga dialami petani di wilayahnya. Desa Lubuk Kertang memiliki total 662 hektare sawah yang digarap oleh 16 kelompok tani. 

“Ketika panen raya, harga yang diberikan tengkulak selalu di bawah harga pemerintah. Padahal, kualitas gabah kami sangat baik, karena kami sudah mulai menggunakan combine harvester,” jelasnya.

Ilyas menambahkan bahwa alat combine harvester yang mereka gunakan bisa mempercepat proses panen hingga dua hektare per hari per unit. Namun, meski teknologi membantu efisiensi, petani tetap terjebak dalam permainan tengkulak yang melibatkan pihak-pihak tertentu dan membatasi masuknya agen dari luar.

“Kami tidak bisa menjual langsung ke kilang karena jaraknya jauh, ada di Aceh atau Medan. Harapan kami, Bulog masuk langsung ke desa-desa kami sehingga harga lebih adil. Jangan lagi di bawah Rp6.000 per kilogram,” tegas Ilyas.

Kondisi ini semakin ironi mengingat kebutuhan utama seperti pupuk subsidi sudah terpenuhi dengan baik. “Alhamdulillah, pupuk subsidi lancar. Kami mengambilnya di kios resmi berdasarkan data e-RDKK,” tambah Ilyas.

Para petani mendesak perhatian pemerintah dan Perum Bulog untuk segera bertindak. Dengan dukungan kebijakan yang adil, mereka optimistis hasil panen akan lebih berharga dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Utara, Rajali, mengungkapkan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan HPP gabah. Ia menyebutkan, kenaikan HPP ini berpotensi meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya di sektor tanaman pangan.

“Kami berterima kasih atas kebijakan kenaikan HPP dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Ini akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya,” ujar Rajali.

Sebagai upaya mendukung produksi dan produktivitas petani, Pemprov Sumut terus memfasilitasi kebutuhan petani melalui penyediaan benih, pupuk, pestisida, irigasi, hingga alat mesin pertanian (alsintan).

Pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12/2024) lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen baru senilai Rp6.500 mulai 15 Januari 2025 dan  HPP jagung senilai Rp5.500 mulai berlaku 1 Februari 2025.

Menko Zulhas mengungkapkan keputusan untuk menaikkan HPP gabah dan jagung yang diambil Presiden Prabowo sangat penting dan bersejarah. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, hingga membuat satu keputusan penting yang menguntungkan petani Indonesia. 

"Dan poin penting, ya tadi, menjadi keputusan bersejarah, saya kira, dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung," sebut Menko Zulhas. (*/Adv) 

Komentar