Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengutip data Indeks Ketahanan Pangan Global atau Global Food Safety Initiative (GFSI) bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di angka 60,2 atau peringkat ke-63 dari 113 negara. Angka ini masih di bawah indeks rata-rata dunia sebesar 62,2 dan Asia Pasifik sebesar 63,42.
Ma'ruf Amin menilai kondisi itu menghambat kemandirian pangan nasional pada 2024, dimana Indonesia masih membutuhkan lahan pertanian tanaman padi seluas 12,48 juta hektare.
Karenanya, dia meminta agar optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang tidak diusahakan terus dilakukan, khususnya untuk menjadi lahan usaha tani yang produktif.
“Saya minta tidak ada lagi lahan tidur, karena itu diperlukan optimasi lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif,” katanya, Kamis 2 November 2023.
Ma'ruf Amin menyampaikan hal tersebut pada kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Taman Pancasila, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Pada kegiatan bertajuk 'Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju' itu, dia mengingatkan agar upaya optimasi lahan tersebut terus dilakukan dengan memperhatikan legalitas lahan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
“TNI dan pemerintah daerah agar dapat memastikan legalitas lahan agar konflik dengan masyarakat sekitar dapat dihindari,” tegasnya.
Di samping itu, Ma'ruf Amin juga mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber pangan lokal, utamanya peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani dan nabati.
“Kenalkan diversifikasi makanan pokok non beras di daerah masing-masing yang memiliki nilai gizi setara dengan beras, seperti sagu, umbi-umbian, jagung, dan lainnya,” urainya.
Lebih dari itu, lanjutnya, peran TNI dalam kerja sama ketahanan pangan juga harus diperkuat, khususnya dalam optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis, pengembangan komoditas pangan alternatif, peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi sebagai efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, Taman Pancasila merupakan kawasan terpadu yang dikelola oleh Korem 051 Wijayakarta, yang difungsikan sebagai wahana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budi daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengembangan UMKM secara terpadu di lahan seluas 43 hektare.
Penulis : Dony PH
Editor : Khaerul Umam