Pemkab Bogor Atasi Dampak Kekeringan di Sektor Pertanian 

Survey area persawahan di wilayah Sukamakmur yang dilakukan Distanhorbun Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk pemberian AUTP. (Dok.Diskominfo)

Radarsuara.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan langkah-langkah penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian. Salah satunya melalui jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi para petani padi yang mengalami gagal panen akibat bencana kekeringan.

Pemkab Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) sudah melakukan survey lapangan ke area persawahan AUTP bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Salah satunya ke area sawah seluas 7,5 hektare yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) Subur Tani, di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

“Luas area sawah Poktan Subur Tani sebesar 26,65 hektare dan ada 7,5 hektare yang terdampak kekeringan yang akan diberikan AUTP. Pemberian asuransi ini salah satu upaya yang kami kerjakan untuk petani,” jelas Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor, Judi Rahmat, Selasa 26 September 2023.

Judi menuturkan bahwa Pemkab Bogor meningkatkan nilai AUTP tersebut. Dimana tahun ini 2023 itu dinaikkan 150 persen. 

"Artinya 2,5 kali lebih besar dari tahun 2022. Tahun 2022 kita menargetkan hanya 10.000 hektare nah tahun ini karena juga ada bagian dari antisipasi kita naikkan jadi 25 ribu hektare," ungkap Judi.

Dia mengaku bahwa dari awal Distanhorbun sudah memprediksi akan ada dampak cukup luar biasa terhadap sektor pertanian akibat fenomen El Nino.
Sehingga pihaknya pun telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para petani.

“Sejak pertama kali mendapatkan informasi dari BMKG bahwa tahun 2023 akan terjadi El Nino, antisipasi sudah mulai gencar kita lakukan, seperti memberikan sosialisasi kepada petani berkolaborasi dengan BMKG,” tutur Judi.

Kemudian lanjut Judi, ada juga rehabilitasi sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi air tersier yang secara bertahap dilakukan bersama para petani.
 
Representative Office Manager PT. Jasa Indonesia (Jasindo), Ibnu Patria As Sidik mengungkapkan, AUTP adalah program dari pemerintah dimana petani diberi bantuan berupa asuransi. Program ini khusus untuk petani yang memiliki lahan maksimal dua hektare. 

“Program ini cukup membantu para petani dimana nilai penggantian per satu hektarnya senilai Rp.6 juta oleh PT. Jasa Indonesia,” ungkap Ibnu.

Persyaratannya mudah. Kata Ibnu, petani yang ingin mendapatkan AUTP hanya tinggal mendaftarkan lahannya, dengan melampirkan KTP dan mengisi formulir. 

Dia pun memastikan itu gratis. Sebab, biaya biaya pendaftaran asuransi senilai Rp180 ribu per hektare juga ditanggung oleh pemerintah, dengan rincian 80 persen atau Rp144 ribu dari Pemerintah Pusat, dan 20 persen atau Rp36 ribu dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kami melakukan survey lapangan terhadap lahan yang akan dicairkan asuransinya. Setelah itu tinggal pengisian dan pengumpulan data dari kelompok tani, kita masukan ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Setelah data tersebut dinyatakan lengkap, pencairan asuransi dipastikan tidak lebih dari satu bulan,” ujar Ibnu.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Subur Tani, Otoh Suhendar mengungkapkan, semenjak saya bergabung dengan kelompok tani ini tahun 2016 sudah ada asuransi AUTP dari pemerintah dan Jasindo. Syaratnya juga mudah, hanya mendaftarkan lahan, menyertakan KTP, dan mengisi formulir.

“Alhamdulillah adanya AUTP ini bisa membantu kami salah satunya ketika menghadapi kekeringan seperti saat ini. Pencairan asuransi ini digunakan untuk modal menggarap kembali sawah dari awal,” ungkap Otoh.

Penulis : Dony PH
Editor.   : Khaerul Umam 

Komentar