Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Kuswaya mengatakan, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan dana desa sebesar 20 persen untuk sektor ketahanan pangan. Namun, hingga saat ini belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah desa untuk memenuhi ketahanan pangan di wilayahnya.
Kuswaya mengaku sudah memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa dengan mendatangkan tim khusus dari DPMD Jawa Barat yang ada di bidang pangan desa belum lama ini.
"Itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi pemerintah desa tentang pengelolaan anggaran dana desa untuk mendorong ketahanan pangan," ujarnya, Senin 3 Juli 2023.
Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada hasil monitoring Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau peta ketahanan dan kerentanan pangan, sudah melakukan intervensi untuk menangani beberapa desa yang masuk dalam prioritas desa rentan pangan.
"Kita sudah coba lakukan intervensi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), gerakan pangan murah, warung pangan, bantuan pangan lokal. Kedepannya, dengan pemanfaatan alokasi dana desa tadi mereka lebih terukur dan terarah untuk memenuhi ketahanan pangan secara mandiri," tutur Kuswaya.
Sementara itu, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dedi Supriadi menyampaikan, pihaknya berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti memberikan bantuan berupa distribusi beras dan pangan murah lainnya.
Selain itu, kata dia, kini pihaknya juga berencana untuk mengisi lumbung pangan (leuit) yang terdapat di desa. Rencananya itu akan dilaksanakan tahun ini.
"Mudah-mudahan apa yang kita programkan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk bantuan gabah tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Rencananya distribusi tersebut akan dilakukan untuk sepuluh desa," ungkapnya.
Di samping itu, kata Dedi, Dinas Ketahanan Pangan juga terus berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait dalam hal kerentanan pangan. Terutama data serta informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta kebijakan.
Penulis : Dony PH
Editor : Khaerul Umam