Pertanian dan Peternakan

I-Pubers Jadi Contoh Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tuesday, 27 June 2023 09:07 WIB
FGD yang dilaksanakan Ombudsman bersama Kementan dan beberapa pihak terkait soal program I-Pubers di Kepulauan Bangka Belitung. (Dok.babelprov)

Radarsuara.com - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) menjadi salah satu dari tiga percontohan integrasi I-Pubers dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).

Penjabat Gubernur Kep. Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu menyambut baik program tersebut. Dia berharap I-Pubers bisa membantu para petani di wilayahnya.
 
"Kami sangat mendukung dan berharap agar pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kep. Babel bisa berjalan dengan lancar, sehingga bisa membantu para petani yang ada di Kep. Babel," kata Suganda, Selasa 27 Juni 2023.
 
I-Pubers sendiri merupakan suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi dengan SI Verval. Pada tahun sebelumnya, aplikasi ini bernama T-Pubers. 
 
Untuk memaksimalkan I-Pubers, Ombudsman Ditjen PSP Kementan menggandeng PIHC, BRI, OJK, dan Pemda melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Distribusi dan Implementasi Kartu Tani di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang.
 
Kegiatan yang dilaksanakan kemarin itu dipimpin anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.
 
"Kami mengajak OJK karena kita ini sama-sama lembaga pengawas, jadi OJK harus tahu juga pengawasan yang kita lakukan di sini. Salah satu misi kita di sini untuk menyelesaikan persoalan dari bawah, dan saya ingin melihat kesiapan teknis ini di lapangan, terkait tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi," ujar Yeka. 
 
Dia mengatakan, Ombudsman ingin memastikan I-Pubers bisa secara maksimal membantu para petani dalam subsidi pupuk tersebut.
 
"Saat ini Ombudsman ingin melihat terkait dengan percepatan implementasi i-Pubers dalam mendukung kebijakan subsidi pupuk, melalui skema subsidi langsung pupuk ke petani," jelasnya.
 
Yeka mengatakan, Ombudsman sudah memberikan beberapa tindakan korektif dan rekomendasi serta saran perbaikan, agar tata kelola pupuk bersubsidi ini menjadi lebih baik lagi.
 
Namun tentu saja dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini masih terdapat masalah, di antaranya kartu tani yang belum terdistribusi dengan baik kepada petani. 
 
Yeka berharap ke depan, agar kartu tani di Kep. Babel dapat terdistribusi dengan baik sesuai kuota pupuk bersubsidi yaitu sebanyak 13.000 ton, yang diperuntukkan kepada 15.000 petani.
 
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha mengatakan, dalam rangka memenuhi arahan Presiden, pihaknya sudah mencoba berbagai macam cara sesuai waktu yang diberikan kepada Kementan agar program ini bisa dilakukan dengan baik. 
 
"Hari ini pun kami masih mencoba memperbaiki kekurangan di Jakarta, kita sudah tidak ada lagi transaksi, maka tata kelola pendistribusian bisa berjalan kembali," jelas Tommy.
 
Penulis : Dony PH
Editor    : Khaerul Umam
 
OMBUDSMAN PROGRAM I-PUBERS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komentar

You must login to comment...

RadarSuara Logo

Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor
1134/DP-Verifikasi/K/X/2023

Berita Terpopuler

Presiden Prabowo: Beruntung Kita Punya Menteri Pertanian yang Hebat
 Sunday, 17 May 2026 23:22 WIB
Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan, Penyuluh Pertanian Kementan Perkuat Inovasi Teknologi Tepat Guna
 Wednesday, 20 May 2026 13:34 WIB
Presiden: Terima Kasih Mentan Andi Amran Sulaiman, Swasembada dalam Satu Tahun
 Sunday, 17 May 2026 23:24 WIB
Harkitnas 2026, Kementan Tegaskan Pentingnya Menjaga Tunas Bangsa untuk Perkuat Kedaulatan Pangan
 Wednesday, 20 May 2026 21:16 WIB
Presiden Prabowo: Program Utama Saya Amankan Pangan Indonesia, Kita Harus Swasembada Pangan
 Thursday, 21 May 2026 12:23 WIB

Tag Terpopuler

#  
kementan
#  
mentan
#  
bppsdmp
#  
presiden prabowo subianto
#  
mafia pangan