PBB Minta Indonesia Keluar dari BoP

Dalam wawancara pada Kamis (22/10/2026), Albanese mengatakan keterlibatan Indonesia berisiko menormalisasi mekanisme yang dinilainya tidak wajar. Ia mengakui Indonesia memiliki niat baik untuk mendukung Palestina, tetapi mempertanyakan mekanisme yang digunakan BoP dalam menentukan masa depan wilayah tersebut.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucapnya, dikutip dari Reuters, Jum'at, 30 Oktober 2026.

Albanese juga menekankan bahwa Israel tidak seharusnya terlibat dalam penentuan masa depan Palestina. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Kritik terhadap komposisi BoP juga disampaikan sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam badan yang dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi di Jalur Gaza tersebut.

Namun, seorang pejabat BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikecualikan dari proses tersebut. Ia menyebut administrasi sipil dan pemulihan Gaza dipimpin Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang beranggotakan para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

"Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini," kata pejabat tersebut.

BoP dicetuskan Presiden AS Donald Trump dan diresmikan pada Januari 2026. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam badan tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) di bawah naungan BoP.

Pengerahan pasukan Indonesia semula direncanakan berlangsung satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari 2026. Namun, rencana tersebut ditunda menyusul perang AS-Israel melawan Iran.

Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/10/2026) menyatakan pembahasan mengenai BoP hingga saat ini masih ditangguhkan. Pemerintah juga menegaskan bahwa pasukan Indonesia hanya akan bertugas di wilayah Gaza dan tidak terlibat dalam operasi tempur ataupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung.

"Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina," kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi kritik Amnesty International Indonesia yang menilai keputusan RI bergabung dengan BoP merupakan langkah keliru. Pemerintah menyatakan Indonesia memanfaatkan berbagai jalur untuk mendukung Palestina, termasuk melalui keanggotaan dalam BoP yang diharapkan dapat membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengutuk kekerasan Israel terhadap Palestina. Namun, partisipasi Indonesia dalam BoP menuai kritik dari sejumlah organisasi Islam di dalam negeri karena dinilai menempatkan Indonesia dalam satu badan bersama Israel tanpa keterlibatan langsung perwakilan Palestina.

Albanese menyarankan Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara-negara lain melalui jalur hukum internasional di Den Haag untuk mendorong pertanggungjawaban Israel. Ia menyinggung proses hukum terhadap Israel yang tengah berjalan di Mahkamah Pidana Internasional.

"Sangat berisiko melakukan hal itu ketika aturannya ditentukan oleh Israel," ucap Albanese.

Sementara itu, Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia akan mundur dari BoP apabila badan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.

Editor: Mahipal