HIPPI Jakarta Timur Bidik Pasar, Pengadaan Pemerintah, dan Kemitraan Industri

Foto: HIPPI Jakarta Timur Bidik Pasar, Pengadaan Pemerintah, dan Kemitraan Industri

Radarsuara.com - Pengurus periode 2024–2029 mengandalkan jejaring bisnis, digitalisasi, dan akses pasar untuk memperluas peluang usaha anggota.

JAKARTA — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPC Jakarta Timur menempatkan penguatan jejaring usaha, akses pasar, dan kemitraan industri sebagai agenda strategis kepengurusan periode 2024–2029.

Struktur organisasi yang dipimpin Muhammad Sirod memuat 21 bidang yang mencakup perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, keuangan, logistik, teknologi informasi, hingga hubungan internasional.

Susunan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan DPD HIPPI DKI Jakarta Nomor 006/SK/DPD-HIPPI-DKI/X/2026, dengan tanggal penetapan yang tercantum dalam dokumen, 19 Desember 2024.

SK mengesahkan kepengurusan DPC HIPPI Jakarta Timur untuk masa bakti 2024–2029. Struktur ini menjadi dasar organisasi dalam mengoordinasikan program dan memperluas keterlibatan pengusaha di Jakarta Timur.

Muhammad Sirod memimpin kepengurusan dengan dukungan Darmawan sebagai Sekretaris Umum, Sahrul Ramadhan, Kananita, dan Ratna Dewi sebagai Wakil Sekretaris Umum.

Pengelolaan keuangan organisasi berada di bawah Bendahara Umum Rifki Auliya, S.H., M.H., didampingi Rio Rionaldo sebagai Wakil Bendahara Umum. Pembagian fungsi tersebut menjadi perangkat dasar untuk menjaga koordinasi, administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Salah satu agenda penting organisasi adalah mempertemukan kebutuhan usaha anggota dengan peluang pasar yang konkret.

Ketua Bidang Perdagangan Eka Setiawan Karim memiliki peran strategis untuk mengembangkan business matching, memperluas jaringan pemasok dan pembeli, serta mendorong kemitraan antarpelaku usaha.

Agenda ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Cabang HIPPI Jakarta Timur pada Oktober 2025, bersama sejumlah program seperti bazar rakyat, mini expo properti, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM.

Penguatan organisasi menjadi prasyarat agar peluang pasar tersebut dapat diakses lebih luas. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Maxie Asmara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat basis anggota dan mengembangkan jejaring pengusaha.

Dengan pengalaman di bidang media sosial dan jasa forklift untuk pergudangan, Maxie juga memiliki modal pengalaman yang relevan dengan pengembangan komunikasi digital dan kebutuhan logistik usaha.

Integrasi fungsi organisasi dengan aktivitas ekonomi dapat membantu HIPPI memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan partisipasi anggota.

Pada bidang komunikasi, informasi dan telekomunikasi, Hendra Hidayat membawa pengalaman sebagai pengusaha tenda dan awning modern dengan jangkauan bisnis Asia Tenggara.

Pengalaman tersebut memberikan perspektif mengenai pengembangan pasar lintas wilayah, kebutuhan promosi, dan persaingan produk. Bidang komunikasi dapat diarahkan untuk membangun kanal informasi peluang usaha, memperkenalkan produk anggota, dan menghubungkan pelaku usaha dengan calon mitra.

Peluang pengadaan pemerintah juga menjadi salah satu bidang yang relevan bagi anggota HIPPI. Sekretaris Umum Darmawan memiliki usaha peralatan laboratorium dan pengalaman membangun jejaring bisnis melalui LKPP serta E-Katalog.

Pengalaman ini relevan untuk berbagi pengetahuan mengenai proses pengadaan, kesiapan administrasi, spesifikasi produk, dan persyaratan penyedia. Akses terhadap sistem pengadaan tetap memerlukan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, persaingan yang sehat, serta kemampuan memenuhi kontrak.

Di sisi pembiayaan, organisasi memiliki Bidang Keuangan, Investasi, Permodalan dan Pajak yang dijabat Darmawan sebagai pelaksana tugas.

Bidang ini dapat berperan mengidentifikasi kebutuhan modal anggota, mempertemukan pengusaha dengan lembaga pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan pengelolaan keuangan.

Karena Darmawan juga menjabat Sekretaris Umum, pembagian waktu, kewenangan, dan target kedua fungsi tersebut perlu diatur secara jelas agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Agenda pengembangan usaha juga mencakup perindustrian, koperasi, UMKM, kewirausahaan, pertanian, energi terbarukan, infrastruktur, dan ekonomi digital.

Struktur ini memungkinkan HIPPI membangun kerja sama lintas sektor, misalnya menghubungkan produsen dengan distributor, mempertemukan UMKM dengan penyedia logistik, atau membuka peluang kemitraan antara industri dan pelaku usaha lokal.

Efektivitasnya akan ditentukan oleh kemampuan bidang-bidang tersebut menghasilkan proyek bersama, memperluas transaksi, dan memberi manfaat terukur kepada anggota.

Bidang Perhubungan dan Logistik yang dipimpin Andri Iskandar dapat menjadi penghubung bagi kebutuhan distribusi dan rantai pasok. Sementara itu, Bidang Kemitraan dan Kelembagaan yang dipimpin Hotlend Abraham Lubis dapat diarahkan untuk memperluas hubungan dengan perusahaan, asosiasi, dan lembaga pendukung usaha.

Kedua bidang ini memiliki ruang kerja yang saling terkait, terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, memetakan kapasitas anggota, dan menyusun skema kerja sama yang memiliki pembagian tanggung jawab jelas.

Agar program tidak berhenti pada pertemuan dan kesepakatan, HIPPI Jakarta Timur memerlukan ukuran kinerja yang dapat dipantau secara berkala. Indikatornya dapat mencakup jumlah anggota aktif, jumlah pertemuan bisnis yang menghasilkan tindak lanjut, nilai transaksi yang terverifikasi, jumlah anggota yang masuk ke rantai pasok baru, serta jumlah kemitraan yang berlanjut menjadi kontrak.

Pengukuran tersebut juga perlu membedakan antara kegiatan yang baru direncanakan, kerja sama yang telah disepakati, dan transaksi yang benar-benar terlaksana.

Tantangan berikutnya adalah menyatukan beragam kompetensi pengurus dalam satu agenda kerja yang terkoordinasi.

Bidang organisasi perlu memastikan anggota yang terlibat memiliki kapasitas usaha yang jelas, bidang perdagangan memetakan kebutuhan pasar, bidang komunikasi memperluas jangkauan informasi, sedangkan bidang keuangan dan kemitraan membantu menyiapkan dukungan yang diperlukan.

Dengan pembagian tugas dan target yang terukur, struktur 21 bidang dapat berfungsi sebagai jaringan kerja yang saling mendukung.

Bagi HIPPI Jakarta Timur, ukuran keberhasilan kepengurusan periode 2024–2029 pada akhirnya terletak pada manfaat ekonomi yang dirasakan anggota. Akses pasar, pengadaan, pembiayaan, dan kemitraan perlu diterjemahkan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dengan skala usaha berbeda.

Konsistensi pelaksanaan program, transparansi hasil, dan kemampuan menjaga kepercayaan mitra akan menentukan sejauh mana jejaring organisasi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.(*/Adv)