Nasional

Luhut Panggil Kepala BGN, Minta Ribuan SPPG Fokus ke Wilayah Stunting Tinggi

9 jam yang lalu
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Instagram @luhut.pandjaitan)

Radarsuara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan tata laksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara ketat dengan mengandalkan data yang akurat.

Hal itu disampaikan Luhut setelah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas pelaksanaan program tersebut.

Luhut menegaskan setiap keputusan strategis terkait MBG harus didasarkan pada data, pengawasan, serta keberanian untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

"Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut, dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan Sabtu (21/8/2026).

Menurut Luhut, MBG merupakan program flagship Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memperluas pelaksanaan program, tetapi memastikan program tersebut berjalan dengan benar, konsisten, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Meskipun MBG adalah program flagship beliau, tetapi ada tantangan terbesar yaitu memastikan eksekusinya berjalan benar, konsisten, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

Luhut juga mendorong refocusing lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, pembangunan SPPG tidak semestinya hanya mempertimbangkan kemudahan akses maupun kepentingan bisnis.

"Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data yang akurat mengenai angka prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk berfokus di daerah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Sekitar 1.700 SPPG juga kini disiapkan berfokus di wilayah yang tingkat prevalensi stunting nya tinggi, seperti di Papua, Maluku, Nias, dan NTT," ungkapnya.

Selain meminta penajaman lokasi SPPG, Luhut mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup 1.300 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Menurut Luhut, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas pelaksanaan MBG sekaligus melindungi anak-anak yang menjadi penerima manfaat program.

"Saya mengapresiasi ketegasan Pak Sudaryono untuk menutup sebanyak 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan," Luhut menuturkan.

"Ketegasan seperti ini diperlukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana," tambahnya.

Editor: Mahipal

Komentar

You must login to comment...