Nasional

Pemerintah Klaim Indonesia Jauh dari Kemungkinan terulangnya Krisis 1998

1 jam yang lalu

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Instagram @prabowo)

---

Radarsuara.com - Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan fundamental ekonomi nasional tetap kuat meskipun dunia sedang menghadapi tekanan global dan volatilitas pasar keuangan.

Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5), Juda memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi April 2026 berada di level 2,42 persen.

Selain itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen yang menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Pendapatan negara hingga April 2026 juga tercatat mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sementara sektor perpajakan meningkat 16,1 persen dan belanja negara tumbuh 34,3 persen.

“Tadi Pak Misbakhun sempat menyinggung bahwa banyak kalangan, baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97, 98. Kalau melihat angka-angka tadi, kita itu jauh dari situasi krisis,” ujar Juda Agung, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Juda, kondisi fiskal Indonesia saat ini juga masih terkendali. Ia menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 berada di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibanding kuartal I yang mencapai 0,92 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia masih terjaga.

“Kelihatan dari yield-nya, kalau investor tidak percaya pada yield kita pada fiskal kita maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7%, ya ada peningkatan tapi tidak signifikan peningkatannya. Jadi fiskal, krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya,” ujar Juda Agung.

Juda menjelaskan terdapat tiga faktor utama yang biasanya memicu krisis ekonomi, yakni krisis fiskal, ketimpangan neraca pembayaran, dan gangguan sistem keuangan. Namun, menurutnya, ketiga faktor tersebut belum terlihat dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ia mencontohkan neraca pembayaran Indonesia masih relatif sehat dan stabil dibanding kondisi pada 1997–1998 ketika banyak perusahaan kolaps akibat utang luar negeri dan pelemahan nilai tukar.

“Kemudian terjadi pelemahan nilai tukar terjadi sudden shock ya istilahnya, maka utang banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa lagi membayar hutang luar negeri dan neraca pembayaran kita waktu itu memang sangat jeblok dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” papar Juda.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Meski mengakui adanya tekanan terhadap rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat derasnya aliran modal keluar, Luhut menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi gejolak global.

“Terlepas dari tantangan global dan volatilitas nilai tukar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Saya rasa ini sudah terbukti dan saya rasa kita berterima kasih kepada teman-teman dari tim ekonomi. Defisit fiskal berjalan rendah, saya rasa saat ini sekitar 1%,” kata Luhut dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta.

Editor: Mahipal

 

EKONOMI INDONESIA EKONOMI WAKIL MENTERI KEUANGAN KRISIS EKONOMI 1998 1998 KRISIS EKONOMI APBN PDB

Komentar

You must login to comment...