Kedaulatan Pangan Regional Dimulai dari Sumut: Langkah Strategis Badan Dapur Nasional Jamin Ketersediaan Pangan

Badan Dapur Nasional

Radarsuara.com - JAKARTA – Menanggapi tantangan ketersediaan bahan pangan yang mulai terasa di berbagai pasar daerah, Badan Dapur Nasional (BDN) menyusun langkah nyata melalui konsep kedaulatan pangan regional. Sebagai langkah awal, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai lokasi percontohan pelaksanaan program ini.

 Dalam keterangan resmi kepada awak media, Selasa (28/4/26) di lantai dasar Ibis Budget, Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Ketua Umum BDN, Drs. Basyaruddin, S.Sp menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari realitas di lapangan, di mana pasokan bahan pangan pokok sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kondisi ini mendorong kami untuk bergerak lebih nyata. Melalui program ini, BDN membuka lahan pertanian baru yang difokuskan pada pengembangan tanaman pangan dan sayuran organik. Tujuannya jelas: memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi dengan pasokan yang cukup dan sehat,” ungkapnya.

Pelaksanaan program ini akan dijalankan secara terpadu. Dua lembaga terkait akan bekerja sama secara linier dan bersinergi agar setiap tahapan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut Basyaruddin mengatakan, selain fokus pada program pangan, BDN juga terus memperkuat struktur dan kelembagaan organisasi. Dewan Pengawas BDN, hingga saat ini cakupan penerapan struktur organisasi di berbagai wilayah sebagian besar sudah terpenuhi, meskipun rincian jumlahnya masih dibahas secara internal.

“Kami memastikan setiap elemen organisasi bekerja sesuai tujuan dan sasaran yang telah disusun demi hasil yang maksimal," imbuhnya.

Menurutnya dalam penguatan kelembagaan, dua hal utama menjadi perhatian serius. Pertama, penyediaan pendamping hukum yang bertugas menangani berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul serta melindungi kepentingan organisasi. Kedua, perlindungan bagi seluruh tenaga kerja. BDN telah menyiapkan jaminan yang lengkap, mulai dari kepesertaan BPJS, asuransi kesehatan, hingga santunan kematian. Selain itu, sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga akan diterapkan secara maksimal melalui kerja sama dengan lembaga profesional terkait.

Selanjutnya Dewan Pengawas Jauhariah Br Ginting turut menjelaskan untuk mendukung operasional dan keberlanjutan program, BDN merencanakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus organisasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang dijalankan.

Sebagai informasi, BDN adalah wadah asosiasi yang mewadahi berbagai lembaga dan pelaku usaha di bidang pangan dan ketahanan pangan. Dalam pemilihan pengurus, BDN menerapkan kriteria ketat, antara lain memiliki kemampuan nyata dalam berkontribusi secara ekonomi seperti mengelola hasil usaha pertanian senilai ratusan juta rupiah setiap bulan serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.

"Dalam menjalankan setiap program, BDN senantiasa berpegang pada nilai tanggung jawab, keyakinan, dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini terbukti menjadi kekuatan organisasi dalam mengatasi berbagai tantangan di masa lalu. Kini, pendekatan serupa diterapkan untuk membuka kerja sama strategis dengan pihak militer, khususnya Kodam Bukit Barisan, demi kelancaran pelaksanaan program kedaulatan pangan di Sumatera Utara," kata Ria sapaan akrab dewan pengawas.

Terakhir, untuk menjamin kredibilitas dan kualitas kinerja, seluruh pengurus dan anggota BDN terus meningkatkan kompetensi melalui uji kelayakan serta penerapan standar profesi yang sah secara hukum. Semua langkah ini diambil dengan satu tujuan utama: mewujudkan dampak positif yang luas bagi masyarakat, yang dijalankan dengan semangat tinggi dan doa dari seluruh elemen organisasi.

Editor: Jael 

Komentar