FP UNS-DLH Perkuat Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)

Foto: FP UNS-DLH Perkuat Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim)

Radarsuara.com -  Upaya pencapaian sustainable development goals (SDGs) pada poin ke 13 (aksi nyata merespon perubahan iklim) memerlukan kerja sama banyak pihak. Indonesia sejak 2012 telah menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu upaya untuk mengajak masyarakat dan komunitas merespon perubahan iklim tersebut.

Jumlah kampung iklim pada tahun 2024 mencapai 10.113 lokasi dan saat ini masih terus dikembangkan. Sebagai institusi pendidikan, Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) melalui riset grup Sosiologi Pedesaan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Jawa Tengah telah memiliki konsen terhadap aksi ProKlim ini sejak 5 tahun terakhir. Kontribusi ini diberikan melalui riset ProKlim (baik riset dosen maupun skripsi mahasiswa), kuliah kerja nyata (KKN) tematik ProKlim, pengabdian masyarakat, maupun bidang pendidikan. 

Dalam rangka memperkuat implementasi ProKlim, UNS bekerja sama dengan DLHK Jateng menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertema Merancang Pertumbuhan Kampung Iklim yang Berkelanjutan. FGD dilaksanakan pada 10 Juni 2025 bertempat di De’Lima convention Kota Solo. FGD ini melibatkan DLH dari Kota Solo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali yang menjadi lokus penelitian tim RG UNS.

Selain itu juga hadir perwakilan dari fasilitator ProKlim (Kepala Desa, Penyuluh Kehutanan), akademisi, perwakilan mahasiswa KKN, serta aktor penggerak proklim lintas kelas (kelas pratama, madya, utama, dan lestari) dan kelembagaan lokal (PKK, Karangtaruna). Dalam paparan awal, tim RG UNS yang diwakili Eksa Rusdiyana, S.P., M.Sc menyebutkan bahwa salah satu tantangan dari ProKlim adalah bagaimana mendorong masyarakat menyadari perlunya adaptasi dan mitigasi serta mengaktifkan kelembagaan lokal yang ada.

“ProKlim sangat strategis untuk mengaktifkan lembaga-lembaga di desa, karena melibatkan semua aktifitas masyarakat dan lembaga yang ada. Dengan mendorong wilayah ataupun masyarakat menjadi ProKlim secara tidak langsung mendorong keaktifan lembaga masyarakat yang ada dan pemerintah desa pun bisa menyalurkan alokasi pendanaan yang tepat, seperti alokasi ketahanan pangan”, papar Eksa. 

Tantangan berikutnya dari ProKlim adalah bagaimana wilayah yang sudah tersertifikasi sebagai ProKlim bisa berkelanjutan, salah satunya dengan adanya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup agar naik kelas dan turut membina wilayah lain di sekitarnya sehingga bisa naik ke kelas lestari. Topik ini juga mencuat dalam diskusi karena beberapa wilayah yang sudah tersertifikasi ProKlim masih membangun penguatan aksi adaptasi dan mitigasi di wilayahnya saja, belum berkembang menginspirasi wilayah yang lain.

Hal inilah yang memerlukan dukungan dari semua stakeholder dari ProKlim. Upaya mencapai keberlanjutan ini juga diikat dalam perjanjian kerjasama antara DLH dengan Fakultas Pertanian UNS untuk bersama-sama mengembangkan ProKlim. (*/Adv)

Komentar