Bawa Pesan "Tepati atau Pergi", Mahasiswa Demo di Hari Sumpah Pemuda

"Ilustrasi" demo di hari sumpah pemuda. (Foto: istockphoto)

Radarsuara.com - Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar demonstrasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi yang menyasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengusung tema “Tepati atau Pergi” dengan lima tuntutan utama.

Di Jakarta, demonstrasi dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia dan diinisiasi Komite Sadar. Kelompok ini melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang berlangsung di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam kampanye aksi kali ini, Komite Sadar menggunakan simbol tiga jari yang dikenal melalui novel The Hunger Games sebagai lambang perlawanan dan solidaritas gerakan sosial.

BEM UI menyebut simbol tersebut "telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi." Mereka juga menilai salam tiga jari telah menjadi simbol gerakan sosial prodemokrasi di berbagai negara, termasuk dalam aksi penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar serta perlawanan terhadap represi di Hong Kong.

Sementara itu, demonstrasi di Yogyakarta direncanakan berlangsung di tiga lokasi, yakni kawasan gedung DPRD, depan Istana Negara, dan sekitar Titik Nol Kilometer. Kelompok Gejayan Memanggil turut mengajak masyarakat bergabung dalam aksi dan meminta peserta tidak mengenakan jaket almamater agar gerakan tersebut tidak terkesan hanya mewakili mahasiswa.

Komite Sadar membawa lima tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta menetapkan status bencana nasional untuk bencana yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Mereka juga mendesak penindakan terhadap korporasi yang dinilai menyebabkan bencana ekologis, integrasi tata kelola lahan, serta percepatan kebijakan satu peta atau one map policy yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Kedua, demonstran menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka meminta pemerintah menghentikan program yang dinilai tidak memberikan manfaat memadai, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Komite Sadar menyebut alokasi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 mencapai Rp240 triliun atau 29 persen dari anggaran pendidikan. Mereka juga menilai program KDMP membatasi ruang penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, pemerintah didesak menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan kerja berkualitas. Komite Sadar menyoroti kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Mereka menyebut hanya 6,03 persen warga pedesaan yang lulus perguruan tinggi, sementara 35,40 persen pekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah dan bekerja tanpa perlindungan memadai.

Keempat, demonstran meminta pemerintah mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Mereka menilai proses legislasi masih menghadapi persoalan minimnya partisipasi publik yang bermakna.

Kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah mengembalikan kebebasan berekspresi, mengadili pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi ruang sipil. Mereka menyinggung kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, serta penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang aktif menolak militerisasi.

Editor: Mahipal