Ade Puspita Hadiri Penyerahan LHP BPK: Optimalkan Fungsi Pengawasan demi Kesejahteraan Masyarakat

Ade Puspitasari Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat

Radarsuara.com - BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Puspita, resmi menghadiri Sidang Paripurna istimewa yang menjadi agenda penting dalam siklus akuntansi daerah. Acara ini berfokus pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung Rabu (4/6/26).

Kehadiran Ade Puspita dalam forum legislatif tersebut bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan perwujudan nyata dari fungsi pengawasan yang diemban DPRD. Dalam sistem pemerintahan, LHP BPK merupakan instrumen vital yang menjadi tolok ukur kesehatan pengelolaan keuangan negara. Dokumen ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola tidak hanya dicatat dengan rapi, tetapi juga digunakan secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku.

LHP BPK: Bukan Sekadar Administrasi, Melainkan Cermin Kinerja

Dalam pandangannya, Ade Puspita menegaskan bahwa hasil audit BPK memiliki nilai strategis yang jauh lebih dalam daripada sekadar laporan administratif rutin. Bagi legislator, dokumen ini adalah bahan evaluasi objektif yang krusial.

"Bagi kami, LHP BPK ini adalah cermin. Ia bukan sekadar formalitas atau tumpukan kertas administrasi. Ini adalah bahan evaluasi utama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang jauh lebih prima kepada masyarakat," ungkap Ade Puspita dengan tegas.

Politisi Golkar ini menekankan bahwa sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi, pihaknya memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Kami memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus mengawal setiap lini pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya satu: memastikan setiap program yang dirancang dan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Jawa Barat," tambahnya.

Sinergi Antar Lembaga Kunci Utama Kesuksesan

Lebih lanjut, Ade Puspita menyoroti bahwa keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik buruk tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang solid dan saling mengisi.

"Kunci utama mewujudkan pemerintahan yang baik terletak pada sinergi. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, BPK, serta partisipasi aktif masyarakat adalah fondasinya. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan pemerintahan yang efektif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik," jelasnya.

Melalui momentum penyerahan LHP BPK RI ini, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat semakin mempertegas fungsi pengawasan dan perencanaan anggaran di masa mendatang. Hal ini penting agar setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi percepatan pembangunan daerah.

Harapan untuk Jabar yang Maju dan Sejahtera

Di akhir pernyataannya, Ade Puspita menyampaikan harapannya agar hubungan harmonis dan konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga dan ditingkatkan kualitasnya.

Dengan tata kelola keuangan yang sehat, profesional, dan transparan, visi besar untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang semakin maju, istimewa, dan bermartabat akan semakin mudah terwujud. Hal ini pada gilirannya akan mampu mencetak kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bumi Pasundan.

Editor: Jael

Komentar