Nasional

Pakar Sebut Pembentukan Ditjen Pesantren Bisa Wujudkan Kesejahteraan Guru Pesantren

Monday, 27 October 2025 14:58 WIB

Dr. Suardi, Tim Ahli Kementerian Agama bidang Pembinaan Pesantren. (Foto: Istimewa)

---

Radarsuara.com - Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren oleh Presiden dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional, negara memberi tempat terhormat bagi pesantren sebagai pilar pembentukan karakter dan penjaga nilai keislaman yang moderat.

Hal itu disampaikan oleh Dr. Suardi, Tim Ahli Kementerian Agama bidang pembinaan pesantren.

“Ini bukan sekadar kado seremonial. Negara akhirnya mengakui bahwa pesantren berperan langsung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga keislaman yang cinta tanah air,” ujar Suardi saat dihubungi oleh Radarsuara.com, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia menyebut pesantren selama ini bekerja dalam senyap, menguatkan akhlak, ilmu, dan kultur kebangsaan, jauh sebelum negara hadir memberikan dukungan kelembagaan yang memadai.

Namun, Suardi menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren bukan berarti negara boleh mengintervensi ruang-ruang otonomi pendidikan di pesantren.

“Pesantren punya karakter kemandirian. Keberhasilan kebijakan ini justru ditentukan sejauh mana negara mampu menghormati tradisi, bukan menggantikannya dengan birokrasi dari atas,” katanya.

Penguatan kelembagaan disebut menjadi dampak langsung dari keberadaan Ditjen khusus. Pesantren tidak lagi menjadi sub-bidang dalam struktur yang lebih besar, melainkan memperoleh perhatian yang lebih fokus dan proporsional.

“Dengan struktur mandiri, penyusunan program itu lebih tajam dan berbasis kebutuhan nyata. Termasuk soal anggaran untuk infrastruktur, kesejahteraan guru, sampai inovasi kurikulum,” jelasnya.

Lebih jauh, Suardi menilai Ditjen Pesantren akan meningkatkan posisi tawar pesantren dalam peta pendidikan nasional.

“Pesantren bukan lembaga tradisional yang hidup di pinggir. Ia pilar. Ditjen ini adalah pengakuan formal bahwa kontribusi pesantren strategis, bukan pelengkap,” katanya.

Dampaknya, para santri dan alumni akan lebih diperhatikan dalam program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, kewirausahaan, digitalisasi, hingga sertifikasi kompetensi.

Kendati demikian, Suardi menekankan bahwa tata kelola Ditjen Pesantren harus dibangun dengan pendekatan partisipatif.

Ia menyarankan dialog kebijakan yang melibatkan kiai, santri, organisasi keagamaan, serta akademisi.

“Kita tidak boleh membangun dari kertas dan ruang rapat saja. Data potensi pesantren harus dipetakan secara real. Setiap wilayah punya karakter dan kebutuhan yang berbeda,” tegasnya.

Menurutnya, inilah momen penting untuk merawat nilai wasathiyah yang selama ini menjadi napas pesantren.

“Kalau Ditjen Pesantren dapat menjadi jembatan antara tradisi dan kebutuhan modern, maka pesantren akan tetap menjadi rumah akhlak, ilmu, dan kebangsaan. Itu yang harus dijaga,” tutup Suardi.

Editor: Mahipal

SUARDI DR. SUARDI TIM AHLI KEMENTERIAN AGAMA KEMENAG PESANTREN DITJEN PESANTREN

Komentar

You must login to comment...