Pertanian dan Peternakan

Bimtek Pengawalan BP: Upaya Kementan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh demi Swasembada Pangan

Thursday, 25 September 2025 16:15 WIB

Bimtek Pengawalan BP: Upaya Kementan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh demi Swasembada Pangan (Foto: Dok. Kementan)

---

Radarsuara.com - Untuk meningkatkan pemahaman penyuluh tentang teknis pendampingan Brigade Pangan (BP) demi terwujudnya transformasi pertanian konvensional menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penyuluh pendamping Brigade Pangan dan koordinator Penyuluh Pertanian kecamatan dalam melaksanakan pengawalan dan Pendampingan Program BP, Rabu (24/09/ 2025). 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan BP akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara moderen, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan. 

Melalui BP, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktifitas pertanian melalui penerapan teknologi moderen dan melibatkan generasi muda, ujar Mentan Amran.

Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menyatakan bahwa BP adalah salah satu kunci dalam regenerasi sekaligus ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka sangat penting untuk mendorong agar lahir BP yang kuat.

Sementara, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, I Gusti Made Ngurah Kuswandana menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak terlepas dari peran bersama kususnya BP dan penyuluh pertanian. 

Bimtek ini menghadirkan narasumber utama  yaitu Ketua Kelompok Substansi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan Pusat Pelatihan Pertanian, Eka Haris Suparman, Penyuluh Pertanian Utama, Dedy Nursyamsi dan PT Arkatama Solusindo, Naseh. 

Pada kesempatan tersebut Dedi Nursamsi  menegaskan bahwa pengawalan dan pendampingan insentif oleh penyuluh menjadi kunci dalam mewujudkan BP  yang mandiri, moderen, berkelanjutan, dan profitable. 

Dedi juga menyampaikan bahwa mulai 1 Januari seluruh penyuluh pertanian resmi menjadi pegawai pusat sehingga program nasional, termasuk BP dapat berjalan lebih terintegrasi.

Kita harus mengoptimalkan fungsi penyuluhan untuk membangun ekosistem agribisnis yang kuat melalui kolaborasi multi-stakeholder, dari pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga keuangan, agar BP dapat menjadi motor penggerak transformasi pertanian moderen, ucapnya.

Sebagai langkah mendukung modernisasi pertanian, Eka  Haris Suparman menyampaikan bahwa terkait  revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang alat dan mesin pertanian (alsintan), yang mencakup pengoperasian traktor roda dua, roda empat, transplanter, combine harvester, hingga teknologi baru lainnya. Kurikulum pelatihan juga tengah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

Hingga 19 September, dari 1.771 BP Pangan yang terbentuk, hampir seluruhnya telah mampu mengoperasikan alsintan. Jumlah petani terlatih tercatat mencapai 27.573 orang dari target 33.890 (81,35%), dan 1.414 Brigade Pangan dari target 1.878 (75,29%). Sejumlah kisah sukses pun muncul, seperti di Sulawesi Selatan yang berhasil mencatat omzet hingga Rp300 juta, serta di Papua Merauke dengan total omzet mencapai Rp6 miliar, jelas Eka.

Sedangkan Naseh menyampaikan bahwa aplikasi e-Monev merupakan instrumen strategis untuk memantau dan mengevaluasi pendampingan secara berkala. Melalui sistem ini, setiap laporan dicatat, diverifikasi, dan dipantau real time sehingga transparansi dan akuntabilitas kinerja semakin terjaga.

Menurutnya, aplikasi ini mudah diakses melalui mesin pencari dengan login menggunakan akun yang diberikan mentor atau koordinator. Pendamping dapat menginput laporan kegiatan mulai dari koordinasi, budidaya, panen, hingga pascapanen lengkap dengan uraian kegiatan dan bukti foto. Setiap laporan diberi tanda warna hijau (sudah sesuai dan diverifikasi), kuning (sudah diinput namun belum diverifikasi), dan merah (belum ada laporan). 

"Dengan mekanisme ini, pengawasan kinerja pendamping dan Brigade Pangan menjadi lebih sistematis, transparan, dan terukur, jelas Naseh.

Sebagai informasi, Bimtek ini diikuti oleh 16 provinsi kegiatan BP dan Bimtek dibagi menjadi dua wilayah. Melalui Bimtek ini, diharapkan agar para penyuluh pendamping BP dan koordinator penyuluh dapat melalukan kegiatan pengawalan dan pendampingan. Mulai dari perencanaan, mengelola, melaksanakan dan mengembangkan bisnis serta dapat meningkatkan efektivitas pengawalan dan pendampingan sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan nasional berkelanjutan. (HK/NF)

 (*/Adv)

KEMENTAN MENTAN BPPSDMP BRIGADE PANGAN SWASEMBADA PANGAN

Komentar

You must login to comment...