Kelautan dan Perikanan

Ikan Tuna Harus Dikelola dengan Kaidah Perikanan Modern

Friday, 02 June 2023 09:04 WIB
Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof Indra Jaya menilai perikanan tuna di Indonesia perlu dikelola dengan kaidah perikanan modern dalam forum The Indonesia Tuna Conference (ITC) and International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF). (Dok.IPB)

Radarsuara.com - Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof Indra Jaya menilai bahwa perikanan tuna di Indonesia perlu dikelola dengan kaidah perikanan modern.

Indra menjelaskan, implementasi pengelolaan perikanan tuna tidak terlepas dari pengaruh letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
 
Karenanya, kata dia, implementasi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan bagaimana perikanan modern dikelola bersama dengan mengacu pada persetujuan internasional.
 
“Tuna merupakan ikan yang bermigrasi jauh dan keluar masuk antara yurisdiksi nasional dan internasional, sehingga pengelolaan tuna akan mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA),” jelasnya, Jumat 2 Juni 2023.
 
Indra sendiri telah menyampaikan hal tersebut dalam forum The Indonesia Tuna Conference (ITC) and International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF), belum lama ini.
 
Pada kesempatan itu, Indra menuturkan, meskipun Indonesia telah bergabung dengan sejumlah organisasi regional pengelolaan tuna seperti Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission/IOTC), Komisi Tuna Pasifik Barat (Western Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC) dan Komisi Tuna Sirip Selatan (Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT), sejumlah gap masih dijumpai dalam memenuhi persyaratan teknis dan manajemen pengelolaan yang baik.
 
Menurutnya, beberapa gap kerap menjadi fokus dalam pengelolaan. Di antaranya, kurangnya pemantauan dan pengawasan, kurangnya data dan informasi yang akurat, keterbatasan kapasitas, penegakan hukum yang lemah serta kurangnya koordinasi antara pihak terkait.
 
“Situasi ini menuntut perlunya pengelolaan tuna di Indonesia dilakukan dengan kaidah-kaidah perikanan modern yang menggabungkan pendekatan ilmiah, teknologi terkini, keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial-ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan,” tuturnya.
 
Indra menyebut bahwa Indonesia perlu memperhatikan dan memenuhi persyaratan teknis dan kemampuan manajemen yang baik dan andal.
 
“Dengan mempersempit celah (gap) antara persyaratan teknis dan kapasitas pengelolaan, dapat lebih menjamin tercapainya keberlanjutan populasi tuna dan pada saat yang sama mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat perikanan Indonesia,” beber Indra.
 
Dia pun mengharapkan komitmen kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, pengumpulan data yang akurat dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait.
 
Penulis : Dony PH
Editor.   : Khaerul Umam
 

Komentar

You must login to comment...

Be the first comment...