Kehutanan

KLHK Nilai UU Cipta Kerja Seimbangkan Ekonomi dan Keberlanjutan Hutan

Minggu, 19 Mei 2024 15:00 WIB
Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK bahas UU Cipta Kerja dan Konsep Multiusaha Kehutanan. (Dok: ppid.menlhk.go.id)

Radarsuara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Bambang Hendroyono, menilai bahwa UU Cipta Kerja mampu menyeimbangkan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang saat memberikan sambutan dan keynote speech pada Webinar Nasional Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University (HAE IPB) Seri 2 di Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, UU Cipta Kerja mempermudah dan memfasilitasi perizinan usaha serta meningkatkan daya investasi, namun di sisi lain juga mendorong keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup.

"Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan Cipta Kerja merupakan inovasi dan terobosan kebijakan yang memfasilitasi, mempermudah, dan mengintegrasikan proses perizinan berusaha secara elektronik untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia, dengan tetap memperkuat pengelolaan lanskap-terpadu untuk mewujudkan keberlanjutan hutan dan lingkungan yang lestari," ujar Bambang, dikutip Minggu 19 Mei 2024.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, KLHK telah melakukan banyak tindakan korektif melalui perbaikan kebijakan, baik berupa kebijakan dasar maupun operasional.

Menurut Bambang, hal tersebut merupakan upaya KLHK untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai manfaat serta nilai ekonomi hutan yang menitikberatkan pada usaha peningkatan produktivitas hutan, diversifikasi usaha kehutanan, dan tata niaga kehutanan, salah satunya melalui kebijakan multiusaha kehutanan.

Bambang juga menyampaikan bahwa KLHK menggagas multiusaha kehutanan. Dia memaparkan bahwa spektrum multiusaha kehutanan sangat luas karena tidak lagi memandang manfaat hutan berdasarkan komoditas secara parsial, melainkan mempertimbangkan manfaat hutan sebagai satu kesatuan ekosistem dalam suatu bentang lahan (landscape) yang memadukan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terintegrasi.

Dia menjelaskan, konsep multiusaha kehutanan adalah pemanfaatan kawasan hutan secara optimal dengan prinsip keberlanjutan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, serta memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan untuk kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha.

"Kebijakan ini juga memungkinkan terwujudnya optimasi produktivitas pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan dalam usaha pemanfaatan hutan," jelasnya.

"Selain itu, menghindari tumpang tindih perizinan pada lahan hutan yang sama, serta menurunkan potensi konflik pemanfaatan hutan karena beragam kepentingan dapat diakomodasi dalam izin multiusaha kehutanan," sambungnya.

Multiusaha kehutanan dinilai sebagai solusi bersama yang perlu dilakukan agar prakondisi dari target lima pilar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat terpenuhi, yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas hutan, diversifikasi produk, dan peningkatan daya saing.

"Berbicara mengenai nilai ekonomi hutan, tentunya tidak dapat dilakukan secara baik dan maksimal apabila tata kelola hutan dalam hal kepastian kawasan, kepastian usaha, dan kepastian hukum tidak terselesaikan dengan baik," pungkas Bambang.

Penulis : Mahipal 

Editor : Khaerul Umam 

Komentar

You must login to comment...